Glosarium Istilah Hukum & Kebijakan

Kegiatan penilaian kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Perubahan resmi terhadap dokumen ketentuan hukum atau peraturan yang telah ada dengan tetap mempertahankan naskah induk dokumen aslinya.

Prinsip hukum fundamental yang menggariskan bahwa setiap tindakan, wewenang, dan penetapan kebijakan oleh pejabat tata usaha negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah.

Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas bisnis yang sehat.

Naskah dinas resmi yang berisi catatan jalannya suatu peristiwa, rapat dinas, pemeriksaan dugaan pelanggaran, serah terima jabatan/barang, atau kejadian hukum tertentu yang disahkan oleh para pihak terkait.

Keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (misalnya Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat).

Pengembangan komitmen Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta pembinaan integritas moral dan tata kelola kelembagaan berakhlak.

Organ non-struktural yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan tata kelola perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU).

Bagian pokok dari suatu keputusan atau peraturan yang memuat rumusan substansi ketetapan, amar putusan, atau pemberlakuan norma hukum yang mengikat para pihak.

Pengujian atau penilaian kritis yang dilakukan oleh kalangan akademisi dan pakar hukum terhadap pertimbangan putusan pengadilan atau dokumen kebijakan hukum demi transparansi dan keadilan.

Pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya kepada aparatur kampus atau penyelenggara negara.

Proses penyelarasan naskah rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat, asas-asas pembentukan yang baik, serta putusan pengadilan guna mencegah disharmonisasi hukum.

Naskah dinas yang memuat perintah tertulis dari Rektor kepada pimpinan unit kerja, dekan, atau pejabat bawahan untuk melaksanakan kebijakan atau penugasan khusus yang bersifat mendesak.

Produk hukum penetapan yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang bersifat konkret, individual, dan selesai sekali jalan (einmalig).

Bagian peraturan atau surat keputusan yang memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan pembentukan keputusan tersebut (diawali dengan kata Menimbang).

Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa norma hukum yang mengatur hal yang bersifat khusus mengesampingkan norma hukum yang mengatur hal yang bersifat umum.

Asas hierarki hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan atau membatalkan ketentuan peraturan yang lebih rendah jika isinya saling bertentangan.

Karya tulis ilmiah, buku ajar, atau naskah kajian yang membahas secara komprehensif satu topik atau cabang ilmu hukum tertentu yang dikelola dalam koleksi perpustakaan hukum.

Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan.

Dokumen pendahuluan yang memuat pernyataan kehendak bersama para pihak untuk menjalin kemitraan, yang berfungsi sebagai payung hukum dan tidak memuat pembebanan anggaran secara langsung sebelum ditindaklanjuti dengan PKS.